Tingkat Pendidikan Daerah Terpencil

Pendidikan merupakan wadah penting yang menjadi titik krusial pembentukan mental, spititual, sekaligus intelektualitas bagi generasi bangsa. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia memang tidak ada habisnya. Mulai dari prestasi-prestasi anak didik kita di tingkat nasional maupun international hingga rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil. Masih kurangnya sarana dan prasarana dan kualitas pengajarnya yang pas-pasan menjadi salah satu faktor penyebab pendidikan di daerah terpencil terkesan tertinggal. Sehingga kemajuan pendidikan di Indonesia hanya terpusat di daerah perkotaan sedangkan di daerah terpencil kurang diperhatikan. Tak jarang kurangnya perhatian pemerintah itu mengesankan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum benar-benar adil seperti apa yang tercantum dalam UUD 1945.

Di daerah pelosok yang jauh dari hiruk pikuk ibukota memperoleh pendidikan yang layak merupakan sesuatu yang seharusnya didapatkan sebagai sesama Warga Negara Indonesia. Namun pemerintah kurang begitu peduli dengan keberadaan genarasi bangsa di daerah yang masih primitif yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi. Seperti Nagari (desa adat) Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan, Sumatera Selatan yang merupakan daerah sangat terpencil di kabupaten itu, untuk mencapainya menempuh jalan tanah sekitar tujuh kilometer dan menggunakan mesin tempel yang berjarak sekitar 230 kilometer dari Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat. Jauhnya daerah terpencil itu dari ibukota menyebabkan pemantauan perkembangan pendidikan di daerah tersebut kurang intensif. sehingga hal ini merupakan salah satu penyebab pendidikan di daerah pedalaman terkesan tertinggal.

Para orang tua di daerah terpencil juga apatis dengan keberlangsungan pendidikan anaknya, ibaratnya untuk membeli pakaian pantas pakai saja tidak mampu apalagi menyekolahkan anaknya. Sehingga pemikiran yang mengesampingkan pentingnya pendidikan pun merayapi pikiran para orang tua di daerah terpencil ini. Bagi mereka berburu di hutan, bercocok tanam, dll lebih menguntungkan daripada belajar di bangku sekolah. Sulitnya akses untuk menuju ke sekolah juga menjadi alasan mereka. Untuk menuju ke sekolah saja harus menempuh jarak bermil-mil selain itu akses jalan menuju kawasan perkotaan juga masih buruk.

Selain masalah sarana prasarana dan minat orang tua yang kurang, kualitas tenaga pengajarnya pun juga masih dipertanyakan. Kebanyakan para guru lebih tertarik mengajar di daerah perkotaan karena lebih nyaman dsb. Hal ini menyebabkan kualitas guru yang mengajar di daerah terpencil pun juga pas-pasan, berbeda dengan yang ada di perkotaan.  Hasil dari pelaksanaan UKG, diketahui nilai guru-guru di kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat masih jauh dari harapan, seperti untuk tingkat SD baru 0,0 persen, SLTP 0,2 persen dan SLTA 0,1 persen. (Kompas.com, 31/8/2012). Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten termuda di Sumatera Barat, masih belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sehingga keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang menyebabkan para calon guru tidak tertarik mengajar di sekolah pedalaman tersebut.

Selain itu ada sebagian tenaga guru yang enggan untuk ditempatkan di daerah sangat terpencil (DST) padahal saat pengajuan lamaran jadi CPNSD yang bersangkutan bersedia ditempatkan di mana saja yang dikuatkan dengan surat penyataan. Namun pada kenyataannya  mereka banyak yang tidak bersedia dengan berbagai alasan. Untuk itu pemerintah perlu memberikan ketegasan kepada para tenaga pengajar ini. Bagaimanapun generasi kita di daerah terpencil juga membutuhkan pendidikan yang layak. Ketegasan pemerintah itu dapat berupa sanksi berupa pencabutan SK sehingga para tenaga pengajar juga akan lebih disiplin.  

Selain penerapan sanksi para guru juga harus diberikan insentif agar ketika ditempatkan di daerah terpencil, semangatnya tetap terjaga. Insentif itu bisa berupa pemberian tunjangan makan di luar gaji bersihnya. Karena selama ini gaji untuk guru-guru honorer juga masih pas-pasan, ibaratnya sekali gajian habis untuk membayar kontrakan/kos dan biaya makan sehingga hanya sedikit yang bisa dimasukkan tabungan. Sehingga intensif ini sebanding dengan kerja keras para guru untuk hidup mengajar di daerah terpencil yang jauh dari hiruk pikuk dan kemewahan kota.

Mengandalkan guru honorer saja tidak cukup, tenaga akademisi juga dibutuhkan untuk pemerataan peduli aksara ini. Para akademisi yang terdaftar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga harus dilibatkan untuk diterjunkan ke sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil ketika mereka KKNP. Hal ini itung-itung untuk membantu para guru di sekolah pelosok. Sehingga para mahasiswa yang KKNP ini juga ikut tersentuh hatinya untuk memajukan pendidikan di daerah pedalaman tersebut ketika mereka lulus dari bangku perkuliahan.

Program Indonesia mengajar yang sudah berjalan selama ini sudah cukup baik.Hingga saat ini, Ada 16 provinsi di Indonesia dari Aceh sampai Papua, Kepulauan Sangihe, Kabupaten Rondonuhu. Di Sangihe, mereka bekerja di 8 sekolah, 8 pulau yang berbeda. Untuk di Kapuas Hulu daerah yang berbatasan dengan Malaysia, mereka bekerja bukan di Putusibau, tapi naik perahu lagi 8 jam. Mereka mengisi ruang-ruang kosong di sekolah dan memberi manfaat bagi para murid yang tidak terjangkau oleh para guru pada umumnya. Jauhnya lokasi dan sulitnya akses transportasi menjadikan tantangan tersendiri bagi para relawan Indonesia mengajar ini. Para relawan yang mengikuti program Indonesia mengajar ini hendaknya diberikan reward berupa kemudahan untuk menjadi CPNS yaitu tidak perlu membayar biaya administrasi jika ingin menjadi CPNS. Karena di berbagai daerah di Indonesia masih saja ada yang mengharuskan membayar uang sejumlah sekian apabila ingin menjadi CPNS atau PNS. Padahal di daerah lain tidak perlu membayar alias cukup dengan tes CPNS.

Selain memberikan reward, pemerintah seharusnya juga memberikan beasiswa S2 bagi guru-guru yang sudah mengajar lama di daerah pedalaman tersebut. Beasiswa ini harapannya akan memacu semangat para guru untuk terus memberikan sumbangsihnya untuk mencerdaskan generasi bangsa yang tertinggal ini. Setelah S2 nya selesai, para guru ini diharapkan bisa menjadikan kualitas pendidikan di daerah tertinggal ini lebih baik lagi.

Selain menggodok tenaga pengajar dengan memberi beasiswa, pemerintah juga harus memaksimalkan dana BOS untuk membangun sarana dan prasarana bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil ini. Jika selama ini dana BOS sudah dirasakan manfaatnya untuk sebagian sekolah di perkotaan, lantas bagaimana penerapannya di daerah pedalaman? Supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi tidak terjadi maka perlu dibentuk tim pengawas dana BOS. Tim ini adalah tim siaga di bawah Kementrian Pendidikan Nasional yang bertugas mengawasi alokasi dana dan pelaksanaan proyek-proyek yang sedang didanai oleh BOS, seperti membangun gedung bangunan sekolah yang mulai roboh dst. Tim pengawas ini tugasnya juga mensurvey kondisi sekolah-sekolah di daerah pedalaman yang sekiranya jauh dan susah terjangkau oleh alat transportasi. Tim siaga ini harus mau terjun langsung untuk memantaunya, lalu menanyakan keluhan warga tentang susahnya memperoleh pendidikan di daerah pedalaman. Jika anak-anak mereka tidak bisa bersekolah karena tidak ada dana sarana yang mendukung, maka pemerintah perlu menjembatani hal ini dengan memenuhi apa yang menjadi keluhan dari warga pedalaman tersebut.

Paparan ide dan penjelasan diatas merupakan bagian terkecil realitas bangsa kita yang perlu kita beri ruang khusus dan perhatian, karena bagaimanapun generasi-generasi kita juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tentu untuk memberikan pendidikan yang layak, tenaga pengajar juga harus mendapat sesuatu yang layak, sesuatu yang layak ini berupa peningkatan kualitas diri dengan memberikan beasiswa maupun reward yang semestinya mereka dapatkan. Selain peningkatan kualitas tenaga pengajar, pemerintah melalui dana BOS nya juga harus berusaha  maksimal agar dana ini benar-benar merata sampai di seluruh pelosok negeri. Tentunya dengan membentuk tim untuk mengawasi pemanfaatan dana BOS ini. Dengan begitu harapannya pendidikan di daerah terpencil bisa tersentuh dan kualitas pendidikannya tidak lagi tertinggal dengan pendidikan di kota-kota

Mengatasi Pengangguran

Ada berbagai cara mengatasi pengangguran, yaitu:

1. Peningkatan Mobilitas Tenaga kerja dan Moral

Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang lowong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industry (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi msalah pengangguran structural.

2. Pengelolaan Permintaan Masyarakat

Pemerintah dapat mengurangi pengangguran siklikal melalui manajemen yang mengarahkan permintaan-permintaan masyarakat ke barang atau jasa yang tersedia dalam jumlah yang melimpah.

3. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja

Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja.

Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan system informasi yang memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok. System seperti itu antara lain dapat berupa pengumuman lowongan kerja di kampus dan media massa. Bias juga berupa pengenalan profil perusahaan di sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan balai latihan kerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi baik digunakan untuk mengatasi pengangguran friksional. Dalam situasi normal, pengangguran friksional tidak mengganggu karena sifatnya hanya sementara. Tingginya tingkat perpindahan kerja justru menggerakan perusahaan untuk meningkatkan diri (karir dan gaji) tanpa harus berpindah ke perusahaan lain.

Menurut Keynes, pengangguran yang disengaja terjadi bila orang lebih suka menganggur daripada harus bekerja dengan upah rendah. Di sejumlah Negara, pemerintah menyediakan tunjangan/santunan bagi para penganggur. Bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur dengan mendapatkan santunan penganggur. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini diperlukan adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja.

Pengangguran tidak disengaja, sebaliknya, terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Dalam jangka panjang masalah tersebut dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi.

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pengangguran terutama disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.

6. Wiraswasta

Selama orang masih tergantung pada upaya mencari kerja di perusahaan tertentu, pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik. Masalah menjadi agak terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta yang berhasil.

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2119555-cara-cara-mengatasi-pengangguran/#ixzz2WfSDE3aw

Ikon Pengentasan Kemiskinan

Langkah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memprioritaskan lagi transmigrasi merupakan kebijakan yang layak didukung. Satu catatan penting, ketika sudah memberangkatkan transmigran ke daerah tujuan maka tugas pemerintah bukan berarti telah selesai.

Pemerintah sebelumnya juga harus membangun sarana pendidikan dan kesehatan sebelum mereka menempati kawasan tujuan transmigrasi. Jika dua fasilitas itu tersedia, tentu peserta transmigrasi bisa fokus mengerjakan lahan seluas dua hektare yang didapatkannya.

Pembekalan pendidikan untuk meningkatkan potensi pemahaman tinggal di daerah tujuan juga penting. Pengajaran bagaimana menanam, memberi pupuk, merawat, memanen, hingga menjual hasil berkebun secara tidak langsung mengajarkan proses entrepreneurship. Kalau itu terus dilatih, pasti ada sebagian di antara mereka yang bakal menjadi pengusaha sukses.

Pada 2011, peserta transmigrasi berjumlah 2,2 juta orang. Jika dari jumlah itu ada sekitar 10 persen saja yang menggeluti dunia usaha, maka ikut mendorong persentase jumlah pengusaha di Indonesia. Dengan semakin banyaknya pengusaha, pengentasan kemiskinan di negeri ini hanya tinggal menunggu waktu.

Kalau sekarang jumlah pengusaha hanya 0,18 persen, tentu jumlahnya harus terus diperbanyak. Itu lantaran masalah kemiskinan dan pengangguran berkorelasi dengan jumlah pengusaha di suatu negara. Semakin banyak warga Indonesia yang beralih profesi sebagai pengusaha, otomatis tingkat pengangguran dan kemiskinan berkurang.

Kalau Singapura bisa menciptakan penduduknya sebesar 7 persen dan Amerika Serikat (AS) sebanyak 11 persen menjadi pengusaha, Indonesia tidak boleh kalah. Caranya? Tentu dengan menggalakkan program transmigrasi yang harus dirancang dengan baik. Ingat, transmigrasi bisa menjadi ikon pengentasan kemiskinan.

Galakkan Transmigrasi

Sebenarnya ada salah satu solusi pengentasan kemiskinan yang selama ini dilupakan pemerintah. Gaung transmigrasi pada Orde Baru memang sangat terdengar. Namun seiring dengan lahirnya era reformasi, perlahan program pemerataan penduduk yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu redup dengan sendirinya. Bisa jadi karena program tersebut memerlukan dana besar, pengaturan yang cukup rumit, atau ada kendala teknis lainnya.

Sudah umum diketahui, transmigrasi adalah program yang diadakan pemerintah untuk menyebarkan penduduk yang terkonsentrasi di Jawa ke luar Jawa. Biasanya peserta transmigrasi dikirim ke daerah yang jarang penduduknya atau wilayah yang memiliki lahan luas, tapi tidak terurus.

Selain bisa mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, tentu pula bisa menjadi sarana efektif mengurangi masalah sosial di masyarakat. Jika seandainya transmigran di daerah asalnya hanya menjadi pengangguran maka program itu sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan. Namun bukan berarti dengan diadakannya transmigrasi pemerintah mentransfer masalah di Jawa ke daerah tujuan. Tidak seperti itu.

Konteksnya adalah soal penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengikuti program transmigrasi, peserta bakal mendapat tanah garapan seluas dua hektare untuk dikelola. Mereka pasti bakal berjuang agar lahan yang didapatkannya itu dapat menghasilkan. Jika tidak, tentu sangat aneh sebab mereka mau tak mau harus menghidupi keluarganya.

Teori yang berkembang, para perantau biasanya memiliki sikap lebih disiplin daripada tinggal di daerahnya. Selain ingin memberikan kabar gembira bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, mereka juga kepalang tanggung kalau tidak sukses di tanah rantau.

Efek multiplier yang ditimbulkan adalah lahan garapan bisa produktif dan menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Bila transmigran bisa mengelola hutan perawan atau memanfaatkan lahan tidur menjadi sarana permukiman baru, pasti dapat mempercepat roda perekonomian suatu daerah Itu baru penjelasan sederhana.

Apalagi jika program itu dirancang masif, sistemik, dan diikuti puluhan ribu peserta. Bisa dijamin dampaknya pasti luar biasa besar bagi program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Meski biaya yang dikeluarkan pemerintah sangat besar, tapi dana itu akan kembali dengan nilai peningkatan taraf kesejahteraan mereka.

Program transmigrasi juga sangat menguntungkan daerah yang kekurangan tenaga kerja usia produktif di bidang pertanian. Apalagi ke depannya program itu didorong untuk memajukan daerah tertinggal dan transmigran dikirim ke kawasan perbatasan yang selama ini jauh dari kemakmuran. Jika rencana itu bisa direalisasikan, transmigrasi dapat menjadi program unggulan pemerintah sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

Ancaman Kependudukan di Indonesia

Indonesia yang dulu dikenal berhasil dalam menjalankan program keluarga berencana, kini menghadapi ancaman besar di bidang kependudukan. Laju pertumbuhan yang masih tinggi di kisaran 1,49% atau 4-4,5 juta jiwa per tahun tanpa diimbangi peningkatan kualitas penduduk akan berdampak pada proses kemajuan bangsa di masa depan. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wendy Hartanto mengemukakan hal itu seusai membuka seminar kependudukan di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Senin (20/5). “Jumlah penduduk kita saat ini 250 juta, menempati urutan ke-4 dunia. Akan tetapi kualitas penduduk kita berada di urutan 124 dari 187 negara,” kata Wendy. Selain masalah laju pertumbuhan dan kualitas, persoalan serius lainnya adalah penyebaran yang belum merata, serta data dan informasi kependudukan yang minim. Saat ini 59% penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebuah kondisi yang kurang menguntungkan untuk pembangunan. Kemudian dalam hal ketersediaan data, antara daerah yang satu dengan yang lain belum sama. Hal itu merupakan imbas dari desentralisasi urusan kependudukan dan keluarga berencana yang diterapkan sejak tahun 2000. “Kami tidak menyalahkan otonomi daerah, tapi harus diakui sejak itu penggarapan dan penganggaran menjadi kurang,” kata Wendy. Untuk mengatasi hal BKKBN kini memperluas kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Salah satunya adalah UNS melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang akan dimulai Agustus tahun ini. “Ada 5.000 mahasiswa yang akan diterjunkan untuk membantu menyosialisasikan soal kependudukan dan keluarga bencana itu,” jelas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS, Darsono. Kini Metode Ovulasi Billings (MOB), salah satu metode Keluarga Berencana (KB) alamiah, ternyata tidak pernah popular dan tidak pernah disosialisasikan. MOB dianggap masih rumit dijalankan, dan sulit dikenalkan kepada masyarakat. “Memang tidak pernah disosialisasikan. Itu karena lebih sulit dipahami masyarakat yang sudah terbiasa dengan metode KB lainnya. Dalam penerapannya, MOB juga butuh ketekunan,” Wiyatie, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Senin (20/5/2013). Menurut Wiyatie, MOB sebenarnya aman dan nyaman, dan lebih pro-perempuan. Sebab tidak diperlukan obat dan peralatan, dengan kata lain murah dan mudah. Dalam leaflet-leaflet mengenai KB, MOB juga tak pernah dicantumkan. Di Indonesia metode KB yang dikenalkan pemerintah hanya metode KB yang menggunakan alat. MOB sudah diterima Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 1990 sebagai metode KB yang sah. Metode ini ditemukan ahli syaraf Australia, John Billings, tahun 1963. Metode yang berdasarkan pengamatan terhadap lendir leher rahim wanita ini diklaim berhasil 99 persen, jika dijalankan secara tepat. (mentrotvnews.com, kompas.com)